Ribuan Ha Lahan Siap Untuk Pemekaran

Masyarakat adat khusus yang mendiami kampung Folley, Distrik Misol Timur Selatan memyiapkan lahan seluas 600 Ha untuk Ibukota Kabupaten Raja Ampat Selatan sebagai salah satu calon daerah otonomi baru di Kabupaten Raja Ampat. Lahan tersebut diserahkan dengan iklas oleh masyarakat adat yang memiliki hak petuanan atas lahan tersebut. "Kami telah menyiapkan 600 Ha yang akan digunakan untuk ibukota Kabupaten Raja Ampat Selatan. Kami serahkan dengan iklas tanpa menuntut ganti rugi," ujar salah satu tokoh masyarakat adat Kampung Folley ketika menerima kunjungan Tim Komite I DPD RI di Kampung Folley, Distrik Misol Timur Selatan pertengahan September belum lama ini. Penyerahan lahan secara sukarela tersebut sebagai wujud kuatnya keinginan masyarakat Raja Ampat Selatan untuk menjadi daerah mandiri. Menjadi daerah otonom menjadi salah satu cara memperpendek rentang kendali pelayan pemerintahan. "Wilayah kami ini sangat luas. Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Ini menjadi kendali bagi kami maupun pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Kalau ke Waisai kami menyeberangi dua lautan yakni laut misool dan juga lautan batanta. Dimana kami harus ke Kota Sorong dulu baru ke Waisai. Betapa besar biaya kami gunakan untuk mencapai ibukota kabupaten. Untuk urus satu KTP saja kami harus mengeluarkan biaya antara Rp.700.000 - Rp. 1.000.000,-." ujar salah satu tokoh masyarakat dalam tatap muka tersebut. Untuk itu masyarakat Raja Ampat Selatan sangat antusias dengan rencana pemekaran Raja Ampat Selatan. Bahkan kunjungan Komite I DPD RI disambut dengan meriah oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka menjemput rombongan dengan upacara adat serta disambut dengan tarian wala dan tarian setan gemutu sebagai tarian adat di wilayah misol dan sekitarnya. Sementara itu penentuan Folley sebagai ibukota Raja Ampat Selatan setelah melalui proses penelitian Tim Kajian dari Akademisi dan tim kementerian dalam negeri beberapa waktu yang lalu. Dan hasil kajian tersebut diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Misool. "Kami mendukung Calon Ibukota Raja Ampat Selatan di Folley, mengingat daerah ini luas dan sangat bagus untuk pengembangan ibukota. Jadi kami masyarakat tidak mempersoalkan kalau ibukota di Folley," ujar salah satu tokoh adat dari Distrik Misol Utara. Pada tatap muka dengan Komite I DPD RI tersebut mereka meminta agar pemekaran Raja Ampat Selatan untuk dipercepat. Kaitan dengan hal tersebut Wakil Ketua I Komite I DPD RI menjelaskan kunjungan tersebut bahan pertimbangan bagi mereka untuk mempertajam pembahasan pemekaran Raja Ampat Selatan di Jakarta. Namun ia mengakui Raja Ampat Selatan telah memenuhi prasyarat pemekaran. "Kami sudah membaca. Kami sudah mendengar dan kami sudah melihat. Dan ternyata Raja Ampat Selatan sangat layak untuk dimekarkan. Nanti kami akan plenokan hasil kunjungan kami di Jakarta. Karena keputusan pemekaran harus duduk bersama DPD RI, DPD RI dan Kementrian Dalam Negeri," jawab Drs. Kamarudin yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh masyarakat Raja Ampat Selatan yang memadati Balai Kampung Folley siang itu. Setelah melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat Raja Ampat Selatan, Tim DPD RI melakukan peninjauan mengeliling Kampung Folley sebelum kembali ke Waisai. Kamarudin berpesan agar masyarakat satu hati, menjaga kebersamaan dan keamanan. "Saya berharap masyarakat satu hati. Jaga kebersamaan sehingga perjuangan kita ini membawa hasil baik untuk masyarakat sendiri," ujar Kamarudin. 1000 Ha Untuk Raja Ampat Utara Keinginan untuk menjadi daerah otonom baru juga terlihat dari semangat masyarakat Raja Ampat Utara. Jika di Folley masyarakat menyerahkan 600 Ha untuk ibukota kabupaten. Di Raja Ampat Utara masyarakat menyerahkan lahan secara sukarela untuk pembangunan dan pengembangan ibukota seluas 1000 Ha. Pelepasan lahan yang berada di Kabare, Distrik Waigeo Utara tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh masyarakat yang memiliki hak petuanan di atas areal tersebut. Urgensitas pemekaran Raja Ampat Utara menurut I Nyoman Jaya selaku ketua Tim Pemekaran bahwa wilayah utara Raja Ampat merupakan wilayah Raja Ampat yang berbatasan langsung dengan negara Republik Federal Palau. "Wilayah Utara beranda terdepan NKRI. Dan wajib pemerintah pusat memberikan perhatian khusus wilayah perbatasan seperti ini dalam seluruh aspek. Untuk itu perlu dijadikan daerah otonom baru,"kata Nyoman. "Dulu interaksi sosial antara masyarakat Ayau (salah satu distrik terluar di Raja Ampat Utara) sangat intens, ada barter barang. Dan penduduk sangat mudah untuk berpindah ke palau. Bila ini tidak diperhatikan maka tidak mungkin proses ini terus berjalan. Jangan pernah tanya kalau nanti ada masyarakat Ayau yang bergabung dengan tetangga kita di Republik Palau," ujar Yulianus Tebu, salah satu tokoh adat Raja Ampat Utara dihadapan DPD RI di Waisai belum lama ini. (ptr)